Ekonomi Indonesia
Indonesia merupakan negeri yang mempunyai kemampuan ekonomi yang besar; kemampuan yang mulai dicermati dunia internasional. Indonesia- ekonomi terbanyak di Asia Tenggara- memiliki beberapa ciri yang menempatkan negeri ini dalam posisi yang bagus buat hadapi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tidak hanya itu, dalam sebagian tahun terakhir terdapat sokongan kokoh dari pemerintah pusat buat mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas( mentah), sekalian tingkatkan kedudukan industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur pula ialah tujuan utama pemerintah, serta yang butuh menimbulkan dampak multiplier dalam perekonomian.
Tadinya, Indonesia kerap disebutkan bagaikan kandidat yang pas buat dimasukkan ke dalam kelompok negeri BRIC( Brazil, Rusia, India serta Cina). Kelompok lain yang kerap disebutkan sebelumnya- yang tergabung dalam akronim CIVETS( ialah Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki serta Afrika Selatan)- juga menemukan atensi sebab anggotanya mempunyai sistem keuangan yang lumayan mutahir serta populasi yang berkembang kilat. Sebagian tahun yang kemudian produk dalam negeri bruto( PDB) dari CIVETS itu diperkirakan berkontribusi dekat separuh dari ekonomi global pada 2020. Tetapi, sebab perlambatan ekonomi global yang berkelanjutan sehabis tahun 2011 kita tidak sering mendengar sebutan BRIC serta CIVETS lagi.
Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional hendak perkembangan ekonomi Indonesia yang kokoh merupakan peningkatan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional semacam Fitch Ratings, Moodys serta Standard UN Poors. Perkembangan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah serta manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alibi buat peningkatan evaluasi tersebut. Perihal itu pula ialah kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berbentuk dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio ataupun investasi asing langsung( foreign direct investment, FDI) yang bertambah secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang tadinya relatif lemah sepanjang satu dasawarsa sehabis Krisis Keuangan Asia, menampilkan kenaikan tajam sehabis krisis keuangan global pada 2008- 2009( tetapi derasnya FDI melemah kembali sehabis tahun 2014 waktu Indonesia hadapi perlambatan ekonomi yang berkelanjutan di antara tahun 2011 serta 2015).
Walaupun pemerintah Indonesia mau kurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah serta tingkatkan kedudukan industri manufaktur( misalnya lewat Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral serta Batubara), itu merupakan jalur yang susah paling utama sebab zona swasta masih senantiasa ragu- ragu buat berinvestasi. Namun transformasi ini berarti sebab penyusutan harga komoditas sehabis tahun 2011( yang sebagian besar diakibatkan melemahnya perkembangan ekonomi Tiongkok) sudah berakibat ekstrem pada Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia melemah signifikan, menyiratkan penerimaan devisa yang lebih sedikit serta energi beli warga jadi menurun, sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi.
Pemerintah Indonesia di dasar kepemimpinan Joko Widodo( yang dilantik bagaikan presiden Indonesia yang ketujuh pada bulan Oktober 2014) sudah mempraktikkan sebagian reformasi struktural yang bertujuan perkembangan ekonomi jangka panjang namun menimbulkan rasa sakit jangka pendek. Misalnya, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak( BBM) sudah sukses diberhentikan, prestasi yang luar biasa( sebab tadinya pemotongan subsidi BBM itu senantiasa menimbulkan kemarahan besar dalam warga) dibantu oleh harga minyak mentah rendah dunia. Tidak hanya itu, pemerintah menempatkan prioritas besar pada pembangunan infrastruktur( dibuktikan dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang bertambah tajam) serta investasi( dibuktikan dengan program- program deregulasi yang dirilis serta insentif fiskal yang ditawarkan kepada para investor).